Perbuatan Melawan Hukum Perdata: berikut informasi lengkap & sederhana mengenai perbuatan melawan hukum perdata.
Istilah, Pengertian dan Landasan Hukum
Dalam bahasa Belanda, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah “onrechtmatige daad”, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “torf Onrecht”.
Selanjutnya, pada dasarnya, kata “torf” artinya adalah kesalahan. Lalu pada aspek hukum, diartikan sebagai kesalahan perdata (bukan merupakan dari wanprestasi kontrak).
Dalam bahasa Indonesia, subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum yang berakhir dengan akibat hukum dari setiap perbuatannya.
Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan di dalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum.
Perbuatan hukum ini sendiri berasal dari kata onrechtmatige daad (Belanda) yang kemudian dikenal dengan kata PMH (perbuatan melawan hukum).
Sebagai informasi, perbuatan hukum diatur dalam Buku Ketiga, Pasal 1365 - 1380 KUHPer, tentang perikatan-perikatan.
Sebagai informasi tambahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dilahirkan oleh Undang-Undang.
Adapun berikut bunyi dari Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai sebuah melanggar hak orang lain, berupa hak pribadi maupun hak atas harta benda.
Yang mana, tindakan seseorang tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain.
Dengan demikian, seseorang tersebut (pelaku) harus bertanggung jawab atas tindakannya kepada korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Setelah mengetahui istilah, pengertian dan landasan hukumnya, berikut unsur-unsur, contoh-contoh, dampak dan lengkap dengan langkah hukum yang ditempuh untuk menghadapi perbuatan melawan hukum perdata.
Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Perdata
Untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi.
Bersandar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
Pertama, adanya perbuatan: yaitu perbuatan yang bertentangan Undang-Undang, maupun perbuatan yang melanggar hak orang lain.
Selain itu, juga perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku secara tertulis (seperti undang-undang dan peraturan) maupun tidak tertulis (seperti norma sosial).
Kedua, adanya kesalahan: yaitu kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.
Ketiga, adanya kerugian: adanya sebuah akibat hukum dalam hal ini, kerugian yang dialami korban dengan ditunjukkan sebuah bukti.
Keempat, terdapat hubungan sebab akibat yang logis antara perbuatan pihak yang melawan hukum dengan pihak yang dirugikan.
Contoh-Contoh Perbuatan Melawan Hukum Perdata
Setelah anda mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum, untuk mempermudah pemahaman, berikut contoh perbuatan melawan hukum perdata.
Tentunya, dalam dunia hukum perdata, para stakeholder disebut dengan penggugat dan tergugat.
- Penggelapan Aset
Penggelapan aset terjadi ketika suatu pekerjaan dimana tergugat seharusnya menjaga atau mengelola aset milik orang lain.
Namun, seseorang tersebut (tergugat) tidak menjaga aset tersebut dan justru menggunakan aset tersebut untuk kepentingannya sendiri tanpa izin.
Contoh mudahnya, seorang karyawan yang menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, dimana seharusnya dia menjaga dana perusahaan.
- Pencemaran Nama Baik
Walaupun tidak terlihat, pencemaran nama baik tetap dapat menimbulkan kerugian secara moral dan material bagi pihak yang difitnah.
Dalam hal ini, seseorang dapat melakukan perbuatan tersebut melakukannya secara lisan maupun tulisan.
Karena itu, pelaku harus bertanggung jawab kepada pihak yang menjadi korban, dengan cara mengganti kerugian sesuai berat yang ditimbulkan.
- Melanggar Kontrak/Perjanjian
Pelanggar kontrak melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melanggar kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak.
Dengan demikian, pasti ada korban yang dirugikan sehingga korban dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggar kontrak/perjanjian.
- Menggunakan Properti atau Tanah Secara Ilegal
Seseorang menggunakan properti atau tanah orang lain secara ilegal dengan cara memanfaatkannya tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
Dengan ini, pemilik tanah dapat menggugat perbuatan seorang tersebut secara hukum. Dengan cara meminta ganti rugi serta pastinya mengembalikan properti atau tanah seperti semula.
- Penyalahgunaan Kewenangan
Seperti yang kita ketahui, penyalahgunaan kewenangan kerap kali terjadi di lingkungan pemerintahan, perusahaan dan hubungan bisnis.
Tentu pelaku memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan merugikan lingkungan serta orang lain.
Dampak dari Perbuatan Melawan Hukum Perdata
Berikut beberapa dampak negatif dari sebuah perbuatan melawan hukum perdata yang dirasakan korban antara lain:
- Kerugian Finansial
Dalam kasus penggelapan aset atau pelanggaran kontrak, korban tentunya merasakan kerugian secara finansial yang signifikan.
Karena itu, pelaku wajib membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan kepada korban.
- Kerugian Reputasi
Dalam kasus pencemaran nama baik, pihak yang dirugikan mungkin mengalami kerugian reputasi yang dapat berdampak pada kehidupan sosial maupun profesional mereka.
Oleh karena itu, selain pelaku wajib bertanggung jawab terhadap perbuatannya, pelaku juga harus mengakui kesalahannya terhadap publik jika memang benar adanya bukti yang menguatkan.
- Sanksi Hukum
Mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku, selain kewajiban membayar ganti rugi, pelaku juga dapat dikenai sanksi hukum lainnya.
Adapun sanksi hukum dibebankan kepada pelaku tergantung pada jenis perbuatan melawan hukum yang dilakukan.
Langkah Hukum dalam Menghadapi Perbuatan Melawan Hukum Perdata
Seseorang yang mengalami kerugian dari sebuah perbuatan melawan hukum perdata, korban dapat menuntut beberapa jalur yang dapat ditempuh.
Berikut langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh korban:
- Membuktikan Unsur Perbuatan Melawan Hukum
Sebelum masuk ke dalam proses persidangan, ada baiknya seseorang mengumpulkan banyak bukti yang kuat dan valid.
Termasuk berbagai bukti yang mengandung seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.
- Mengajukan Gugatan di Pengadilan
Setelah mengumpulkan berbagai bukti yang kuat, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar mendapatkan keadilan dalam pengadilan.
- Mengajukan Ganti Rugi
Setelah mengajukan gugatan di pengadilan, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami, baik kerugian materiil maupun immateriil.
Kesimpulan
Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata merupakan tindakan yang melanggar hak-hak orang lain.
Perbuatan tersebut, tentunya dapat menimbulkan kerugian, baik secara finansial, reputasi, maupun dalam bentuk lainnya.
Dengan memahami unsur-unsur dan contoh-contoh perbuatan melawan hukum, kita dapat lebih waspada dalam menjaga hak dan kewajiban kita di dalam masyarakat.
Demikianlah penjelasan singkat mengenai pengertian, istilah, unsur-unsur contoh serta langkah-langkah dalam menghadapi perbuatan melanggar hukum perdata.
Jika terdapat kekurangan pada artikel ini, kami sangat terbuka untuk kritik dan saran yang membangun.
Terima kasih telah mampir ke blog kami, sampai jumpa pada artikel lainnya, semoga hari anda menyenangkan!
Sumber: Wirjono Prodjodikoro, dalam buku Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata: 2000.
BACA JUGA: Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam
Posting Komentar